Jakarta, Fusilatnews, 24 Maret 2024 – Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan bahwa jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Tanah Air telah mencapai setidaknya 1 juta orang.
Redma menyatakan, “Sejak kuartal keempat tahun 2022, PHK di industri tekstil itu mencapai 1 juta sebenarnya. Itu kalau kita hitung dari utilisasi pabrik.”
Penyebab maraknya PHK ini adalah perlambatan ekonomi dunia yang mengakibatkan penurunan permintaan di pasar ekspor utama produk TPT Indonesia. Serbuan barang TPT impor, baik secara legal maupun ilegal, juga turut mengikis porsi pasar bagi industri dalam negeri.
“Waktu utilisasi kita 80%, tenaga kerja langsung itu ada 3,7 juta orang. Ini di industri TPT ya. Ketika kemarin turun ke 45%, sebenarnya tenaga kerja itu berkurangnya ada 1 juta orang. Ini sejak tahun 2022,” paparnya.
Redma juga menyoroti penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 36/2023 tentang Kebijakan Pengaturan Impor. Menurutnya, langkah pemerintah dalam menerapkan Permendag tersebut haruslah konsisten.
“Dari total 1 juta yang PHK, sekitar 50% adalah pekerja di industri garmen, disusul pabrik tenun, spinning. Jadi Permendag ini harus diimplementasikan betul,” ujarnya.
Permendag tersebut telah diubah dengan Permendag No 3/2024 tentang Perubahan atas Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan Pengaturan Impor, yang mulai berlaku sejak 10 Maret 2024.
Redma juga menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah dan berharap agar implementasi kebijakan tersebut dapat membawa dampak positif bagi industri TPT dalam negeri.
“Dengan begitu, industri domestik bisa menikmati kenaikan permintaan. Dampaknya, bukan tak mungkin pekerja yang telah di-PHK dapat direkrut kembali,” ungkapnya.
Sebelumnya, Redma telah mengingatkan bahwa tren PHK masih akan berlanjut akibat serbuan barang impor yang semakin menggerus porsi produk lokal di pasar dalam negeri.
