Bandung, FusilatNews- 16 Mei 2025 — Ketegangan antara eksekutif dan legislatif mencuat di Gedung DPRD Jawa Barat saat Fraksi PDI Perjuangan memutuskan untuk walk out dari sidang paripurna, Jumat (16/5/2025). Aksi itu dipicu pernyataan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dinilai merendahkan martabat lembaga legislatif.
Fraksi PDI-P menyatakan kekecewaannya atas ucapan Dedi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Dedi menyebut bahwa proses pembahasan kebijakan bersama DPRD terlalu memakan waktu karena harus melalui sejumlah tahapan rapat, seperti pleno pertama dan kedua. Ucapan ini dianggap menyiratkan DPRD sebagai penghambat jalannya pemerintahan.
Anggota Fraksi PDI-P DPRD Jabar, Doni Maradona Hutabarat, mengatakan bahwa pernyataan Dedi mencerminkan sikap yang mendiskreditkan lembaga legislatif. “Beliau menyampaikan kalau melakukan apapun, kalau dibicarakan ke DPRD itu prosesnya lama. Kita menangkap bahwa DPRD itu terkesan sebagai penghambat,” ujar Doni saat dihubungi Kompas.com, Jumat malam.
Menurut Doni, pernyataan Gubernur Dedi menjadi preseden buruk dalam relasi antara eksekutif dan legislatif di Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintahan harus dijalankan secara seimbang dan menghormati prinsip trias politica.
“Kita ini punya sistem bernegara, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semuanya punya fungsi masing-masing yang harus saling menghormati,” tambahnya.
Walk out yang dilakukan Fraksi PDI-P, lanjut Doni, merupakan bentuk peringatan politik agar Gubernur tidak semena-mena dalam menyusun kebijakan. “Kita sampaikan secara terbuka di rapat paripurna. Bagaimanapun, gubernur tidak bisa berjalan sendiri. Kalau gubernur anggap DPRD tidak penting, ya sudah, jangan bahas apapun. Kita mau bekerja sesuai aturan,” tegasnya.
Doni juga mengingatkan bahwa seluruh anggota DPRD adalah wakil rakyat yang memiliki mandat konstitusional untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. “Kami dipilih langsung oleh rakyat, dan tugas kami memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mereka,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Dedi Mulyadi terkait tuntutan klarifikasi dari Fraksi PDI-P.
