Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih sebelumnya memastikan bahwa Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 ini telah dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada Selasa (21/11) lalu.
Jakarta – Fusilatnews – Berdasarkan pemberitahuan Mahkamah Konstitusi melalui Laman resmi MK, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan perkara syarat batas usia minimal capres-cawapres, Rabu (29/11) hari ini.
Putusan perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 ini dijadwalkan dibacakan di Gedung MK RI 1 Lantai 2, Jakarta, pada pukul 11.00 WIB
“Acara: Pengucapan Putusan,” demikian dikutip dari laman resmi MK, Rabu (29/11).
Disamping itu MK juga rencananya juga membacakan sejumlah putusan lain pada kesempatan tersebut.
Permohonan uji materiil terkait syarat usia minimal capres-cawapres itu diajukan oleh Mahasiswa Universitas NU bernama Brahma Aryana.
Brahma ingin pasal Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat usia capres-cawapres yang telah ditambahkan ketentuannya lewat Putusan MK Nomor 90/PU U-XX 11/2023 kembali diubah.
Petitum yang diajukan adalah syarat usia capres-cawapres bisa di bawah 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, yakni gubernur atau wakil gubernur.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih sebelumnya memastikan bahwa Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 ini telah dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada Selasa (21/11) lalu.
Enny juga memastikan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut dalam RPH menyusul kontroversi putusan MK terkait syarat usia minimal capres-cawapres pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Sebelumnya, MK mengubah ketentuan syarat usia minimal capres-cawapres dari semula paling rendah 40 tahun menjadi paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
Putusan syarat tersebut menuai banyak sorotan lantaran dianggap untuk mempermudah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga anak Presiden Joko Widodo ikut serta di Pilpres di 2024 walau belum berusia 40 tahun.
Putusan 90 itu mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Karenanya, sejumlah pihak bahkan mengajukan protes terkait putusan itu.
Sejumlah pihak kemudian mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik kepada MKMK.
Paman Gibran, Anwar Usman (saat itu menjabat sebagai Ketua MK) dinilai terbukti melanggar kode etik perilaku hakim dan akhirnya dicopot dari jabatan Ketua MK.
Di sisi lain, Gibran telah resmi menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Mereka memperoleh nomor urut 2 di Pilpres 2024 mendatang.
