- RDP in menghasilkan kesimpulan pembentukan Panja Timah untuk membahas lebih lebih spesifik tentang persoalan yang dihadapi PT Timah terkait dugaan tindak pidana Korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tahun 2015-2022.
Jakarta – Fusilatnews – Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI di Senayan Jakarta, dengan PT Timah dengan topik membahas Kinerja Korporasi PT Timah Tahun 2023 yang dihadiri oleh Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS)
RDP in menghasilkan kesimpulan pembentukan Panja Timah untuk membahas lebih lebih spesifik tentang persoalan yang dihadapi PT Timah terkait dugaan tindak pidana Korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tahun 2015-2022.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung memimpin langsung RDP ini yang diikuti oleh Anggota Komisi VI DPR RI menyinggung persoalan hukum dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah tahun 2015-2022 yang saat ini masih dalam tahap penyidikan Kejaksaan Agung.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung, mengatakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dilakukan agar untuk perusahaan tetap terus dapat memberikan kontribusi optimal kepada negara. “Komisi VI DPR RI juga mendapatkan informasi bahwa berbagai permasalahan dugaan penyimpangan serius pada tata niaga timah yang saat ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum,” kata Martin
“Untuk RDP kali ini sesuai dengan rapat internal yang sudah kita lakukan, ada beberapa materi mungkin terkait dengan detail dari permasalahan atau kasus dihadapi oleh PT Timah akan dilakukan pendalaman pada saat Panja,” ujarnya.
Martin menegaskan dalam rapat Panja Timah nanti, PT Timah dapat menguraikan secara gamblang terkait karut marut ekosistem tata niaga timah, sehingga ke depannya bisa dilakukan perbaikan dan tidak terulang kembali.
“Kami ingin mengetahui karut marut ini seperti apa agar semuanya jelas, ada berapa pihak yang ikutan dalam karut marut bancakan timah.
Dari sisi korporasi kami mau melihat permasalahan ini secara utuh, sehingga tahu peran PT Timah pasca permasalahan ini seperti apa,” lanjut dia
