IJAZAH JOKOWI: ASLI, PALSU, ATAU ASLI TAPI PALSU?

Oleh: Yus Dharman, SH., MM., M.Kn – Advokat / Ketua Dewas FAPRI (Forum Advokat & Pengacara Republik Indonesia)

Perdebatan mengenai keaslian ijazah Joko Widodo seolah tak kunjung padam di media sosial. Topik ini terus bergulir di berbagai podcast dan kanal diskusi, bahkan terkesan membosankan karena yang dibahas hanya itu-itu saja: asli atau palsu, asli atau palsu. Sampai artikel ini ditulis, mereka yang menyatakan ijazah itu asli pun belum tentu pernah melihat dokumen aslinya. Sebaliknya, yang mengklaim palsu juga kemungkinan besar hanya berspekulasi. Yang terdengar justru seperti kicauan burung di pasar — gaduh, ramai, tapi tak ada kepastian.

Sebenarnya, kegaduhan seperti ini tak perlu terjadi jika sejak awal kita meneliti dan menilai calon pemimpin berdasarkan rekam jejaknya. Syarat-syarat seperti kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan informasi, dan kecerdasan seharusnya menjadi standar utama, bukan sekadar keberanian membayar mahal untuk posisi kekuasaan. Ketika jabatan diperjualbelikan, maka yang muncul adalah politisi yang bermain dua muka — tampil seolah-olah merakyat, namun menyimpan agenda pribadi.

Saya tidak sedang membela Pak Jokowi, karena saya bukan kuasa hukumnya. Tapi mari kita jujur: saat beliau menjawab pertanyaan wartawan tentang progres pembangunan IKN dengan kalimat, “Sudah, tapi belum,” itu sebenarnya adalah jawaban jujur sekaligus blunder — polos, tapi juga menunjukkan permainan politik dua muka yang sedang dijalankannya.

Faktanya, Jokowi adalah produk dari sistem demokrasi yang mencerminkan karakter mayoritas pemilihnya. Jika kita ingin perubahan, maka rakyat juga harus berubah. Mulai dari kejujuran, integritas, loyalitas, kerja keras, hingga penolakan terhadap politik uang — semua harus dimulai dari kita sendiri.

Biarkan frasa-frasa ambigu seperti “sudah tapi belum” atau “asli tapi palsu” menjadi bagian dari catatan sejarah yang kelam, sebagai pelajaran kolektif bangsa. Agar ke depan, partai politik lebih bijak dalam mengusung calon pemimpin — tidak hanya mengandalkan elektabilitas atau popularitas semu.

Plato pernah berkata, etika adalah moral yang lahir dari pengetahuan, dan hanya bisa dicapai melalui akal budi — sebuah bentuk etika rasional. Maka, jangan berharap orang yang merebut kekuasaan dengan cara curang akan bersikap jujur dan adil ketika sudah berkuasa.

Perlu kita ingat: kebohongan yang diviralkan terus-menerus mungkin akan dianggap sebagai kebenaran sementara. Namun jika dibiarkan, ia akan menjadi benih kehancuran. Walaupun lidah bisa berdusta, jejak digital tak pernah bisa dihapus.

Karena itu, marilah kita saling mengingatkan dan memperbaiki. Mari menjadi teladan dalam berkata dan bersikap jujur. Sebab kejujuran bukanlah kelemahan, melainkan keberanian terbesar — demi menjaga nurani tetap hidup.

Jangan sampai kita hidup dalam zaman di mana kebenaran dianggap ancaman, sementara kebohongan justru dijadikan alat bertahan hidup.