Ketika dunia memasuki era digital, dua ideologi yang lahir dari masa silam justru menemukan wajah barunya. Islamisme dan Marxisme, yang dulu bersaing di medan perang dan parlemen, kini berpindah ke ruang maya. Dari khutbah daring hingga utas panjang Twitter, dari kanal YouTube hingga grup Telegram, mereka berebut panggung—dan pengikut—dengan senjata baru: algoritma.
Islamisme, dalam bentuknya yang politis dan ideologis, kini menyatu dengan dunia konten. Video pendek ceramah penuh semangat, kutipan Qur’ani yang dipoles dengan musik epik, hingga meme sindiran terhadap Barat, menjamur di media sosial. Salafi, Ikhwan, Hizbut Tahrir, hingga kelompok-kelompok non-formal seperti para “influencer hijrah”, memainkan narasi tentang keutuhan umat, dekadensi moral, dan kebutuhan akan syariat dalam sistem negara.
Di sisi lain, Marxisme lahir kembali dalam rupa yang lebih fleksibel. Ia tak lagi tampil dengan jargon “proletar menghapus borjuis,” melainkan dengan bahasa baru: anti-kapitalisme, kritik neolib, wacana kelas menengah semu. Di TikTok dan YouTube, kaum muda menyukai kanal-kanal yang mengupas eksploitasi gig economy, monopoli Big Tech, dan krisis iklim—semuanya dengan sudut pandang kiri. Istilah seperti “leftist,” “post-colonial critique,” hingga “class struggle” kini kembali populer di kalangan Gen Z.
Menariknya, dua kubu ini kini beririsan di medan kritik yang sama: kapitalisme global dan ketimpangan sosial. Di Palestina, misalnya, kita menyaksikan koalisi emosional antara aktivis Islam dan kiri global dalam solidaritas anti-Israel. Di banyak negara Muslim, tuntutan terhadap keadilan ekonomi sering datang dengan semangat keislaman yang radikal, tapi juga kadang memakai narasi kiri: melawan oligarki, menyita tanah, menolak utang luar negeri.
Namun irisan itu tak serta-merta menyatukan. Sebab fondasi epistemologis mereka tetap berbeda. Marxisme berangkat dari struktur ekonomi sebagai sebab utama ketidakadilan, sementara Islamisme berangkat dari moralitas agama sebagai titik pangkal kerusakan dunia. Keduanya menyoroti elitisme dan ketimpangan, tapi tak selalu sepakat dalam solusi: apakah dunia harus dikoreksi lewat hukum Tuhan, atau lewat revolusi kelas?
Di Indonesia, dinamika ini tampak jelas dalam media alternatif dan gerakan akar rumput. Banyak aktivis Muslim muda yang mengutip Frantz Fanon dan Ali Shariati dalam satu napas. Di sisi lain, kaum kiri mulai menyadari bahwa tak bisa lagi bersikap antireligius secara frontal jika ingin merebut simpati massa Muslim. Mereka belajar dari sejarah kegagalan PKI dan trauma 1965, serta kecenderungan Islam yang makin menguat dalam politik.
Era digital membuka kemungkinan baru: fragmentasi sekaligus kolaborasi. Islamisme dan Marxisme tak lagi hadir dalam bentuk partai politik besar, tapi dalam bentuk mikro-narasi yang tersebar di ratusan akun, kanal, dan ruang diskusi daring. Kadang mereka bentrok. Kadang mereka berdialog. Tapi yang jelas, keduanya masih terus hidup, karena realitas dunia tetap menyediakan bahan bakar: ketidakadilan, penindasan, dan kesenjangan.
Di tengah dunia yang makin bising, pertanyaan penting muncul: siapa yang paling berhasil merebut kepercayaan generasi baru? Apakah Islamisme yang menawarkan identitas dan kepastian moral? Atau Marxisme baru yang hadir dalam wajah hijau, feminis, dan inklusif?
Zaman berubah. Medium berubah. Tapi narasi tentang keadilan tak pernah usang.
