Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Parno. Paranoia. Ketakutan berlebihan.
Perasaan itulah yang sedang mendera Jokowi, sehingga Presiden ke-7 RI itu curiga ada agenda besar di balik isu ijazah palsu miliknya, dan desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya.
Agenda besar itu, menurut Jokowi di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Senin (14/7/2025) seperti dikutip sebuah media, adalah menjatuhkan reputasi politik dirinya.
Mengapa Jokowi curiga ada agenda besar? Karena ia parno. Ibarat orang sedang ketakutan, ada bayangan kucing loncat saja, ia kira sebagai harimau yang sedang menerkam dirinya. Itulah paranoia.
Mengapa ia parno? Karena diduga ada sesuatu yang dia sembunyikan.
Ada ungkapan Jawa, “sopo salah bakal seleh” (siapa bersalah akan menyerah). Kalau memang tidak bersalah, mengapa Jokowi harus takut?
Dituduh jutaan kali pun bahwa ijazah dirinya palsu, kalau memang asli, mengapa harus takut?
Kalau memang ijazah Sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Jokowi asli, mengapa ia tidak mau menunjukkannya ke publik?
Polisi pun saat menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi asli, mengapa tidak menunjukkannya ke publik? Mengapa yang ditunjukkan hanya fotokopinya?
Selain karena format dan fisik ijazahnya banyak kejanggalan, publik tak mudah memercayai perkataan Jokowi karena wong Solo itu sudah terlalu banyak berbohong.
Bahkan ada sebuah media terkemuka yang menampilkan karikatur Jokowi dengan hidung Pinokio, tokoh cerita boneka kayu asal Italia, di mana jika ia berbohong maka hidungnya akan memanjang.
Soal Esemka yang katanya akan menjadi mobil nasional, misalnya, Jokowi sudah terbukti berbohong.
Pun soal investasi 11 ribu triliun rupiah yang katanya sudah ada di kantongnya, ternyata juga bohong.
Jadi, sekali lagi, mengapa publik tak mau percaya begitu saja kepada Jokowi? Karena bekas Gubernur DKI Jakarta itu sudah terlalu banyak berbohong.
Ihwal desakan agar Gibran dimakzulkan, yang antara lain disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, kalau memang proses pencalonan Gibran sebagai kandidat wakil presiden di Pemilihan Presiden 2024 tak ada yang dilanggar, mengapa Jokowi harus parno?
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90 Tahun 2023 yang memberi karpet merah bagi Gibran maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 sudah terbukti cacat etik.
Sang paman, yakni Anwar Usman, dicopot dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik terkait putusan yang kontroversial itu.
Di sisi lain, pemakzulan wapres merupakan kewenangan MPR, dan lembaga tinggi negara itu saat ini dikuasai oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran yang juga mendukung Jokowi.
Dari sembilan fraksi di MPR, tujuh fraksi adalah pendukung kuat Prabowo-Gibran. Yakni, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hanya PDI Perjungan yang di luar pemerintahan, namun itu pun partai berlambang kepala banteng dalam lingkaran ini sudah menyataakan dukungannya kepada Prabowo meskipun tetap mengambil posisi politik di luar pemerintahan.
Satu fraksi lainnya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan wakil-wakil dari daerah. Namun sejauh ini DPD pun mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Jadi, kekhawatiran Jokowi terhadap pemakzulan Gibran, dan bahwa di balik isu itu ada agenda besar untuk meruntuhkan reputasi politiknya, adalah sekadar paranoia belaka. Jokowi parno.
Men-down grade atau meruntuhkan reputasi politiknya?
Bukankah reputasi politik Jokowi selama ini memang sudah turun bahkan ambruk?
Tapi itulah paranoia. Bayang-bayang kucing loncat pun dianggap sebagai harimau yang sedang menerkam.
Aung San Suu Kyi (80) pernah berkata, “Bukan kekuasaan yang merusak watak, melainkan ketakutan. Takut kehilangan kekuasaan merusak mereka yang berkuasa. Takut dilanda kekuasaan merusak mereka yang dikuasai.”
