Fusilatnews – Walau belum ikrah sebagai terpidana, nama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) sudah terseret dalam arus busuk yang mengalir dari ruang kekuasaan: dugaan korupsi kuota haji 2024. KPK telah menggeledah rumahnya di Jakarta Timur, mencegahnya bepergian ke luar negeri, dan menyebut ada indikasi kerugian negara lebih dari Rp 1 triliun. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan cermin betapa rakusnya tangan-tangan kotor yang berani merampas hak umat dalam ibadah paling sakral.
Masalahnya bukan hanya hukum. Ini adalah persoalan moral yang lebih dalam. Yaqut datang dari rahim ormas Islam terbesar di negeri ini, Nahdlatul Ulama (NU), dan darah ulama mengalir dari keluarganya. Namun, justru dari lingkaran moralitas itulah lahir seorang pejabat yang kini dicurigai mengkhianati amanah umat. Ironis: gelar menteri agama yang semestinya mengawal kesucian pelayanan ibadah, justru tercoreng oleh dugaan memperdagangkan rukun Islam kelima.
Korupsi dalam urusan haji bukan sekadar perampokan uang negara—ia adalah pengkhianatan spiritual. Setiap tahun, jutaan Muslim menabung puluhan tahun, menahan nafsu konsumsi, bahkan menjual sawah atau ternak demi bisa ke tanah suci. Mereka menggantungkan doa, air mata, dan harapan di balik setoran itu. Namun jika benar dana dan kuota itu dimainkan, maka bukan saja uang mereka yang dijarah, melainkan juga kesucian niat ibadah yang dipermainkan.
Lebih pahit lagi, kasus ini menunjukkan rapuhnya komitmen moral dalam politik berbaju agama. Selama ini, ormas-ormas Islam menjadi lumbung suara politik. Agama dijadikan tameng untuk membangun citra bersih, tetapi di baliknya praktik kekuasaan tetap busuk. NU akan ikut tercoreng bila tidak berani menegaskan garis pemisah antara amanah ulama dengan kerakusan politikus yang kebetulan lahir dari rahim yang sama.
KPK memang masih dalam tahap penyidikan, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Namun, masyarakat juga berhak untuk mengeluarkan vonis moral. Sebab, ketika seorang menteri agama terjerat kasus ibadah umat, kerusakan kepercayaan jauh lebih berat daripada hukuman penjara. Kita harus jujur mengatakan: jika benar, maka ini bukan sekadar korupsi, melainkan penghinaan terhadap jutaan umat Islam Indonesia.
Kasus ini adalah cermin telanjang betapa jargon moral yang kerap digembar-gemborkan hanyalah kedok. Di panggung politik, agama dipakai sebagai alat mobilisasi, bukan pedoman integritas. Dan pada titik inilah kita harus berani berkata: mereka yang menjual nama Tuhan untuk kuasa, dan kemudian mengkhianati amanah umat, telah jatuh pada jurang kehinaan yang lebih dalam daripada sekadar predikat koruptor.
