Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menganggap kasus dugaan monopoli bisnis di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), menyeret nama Yamitema Laoly, anak Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) kasus sederhana dan Menko tak perlu turun langsung karena bisa diselesaikan pada tingkat tekhnis
Jakarta – Fusilatnews – Menko Polhukam Mahfud MD merasa tak harus turun tangan mengusut dugaan monopoli bisnis di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) yang menyeret nama Yamitema Laoly, anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
“Ya itu sudah ada mekanisme di jalan, qitu kan masalah sederhana ya. Saya enggak harus turun tangan yang begitu itu, itu bisa diselesaikan di tingkat teknis, eselon I. Itu gampang,” kata Mahfud ditemui di UIN Sunan Kalijaga, Sleman, Kamis (4/5).
Menurut Mahfud, Yasonna juga telah membantah tudingan yang menyebut anaknya terlibat dalam monopoli bisnis lapas tersebut.
Itu sudah dijelaskan oleh Pak Yasonna, jadi ya silakan, kata Pak Yasonna itu bukan (bisnis anaknya). Ya silakan ajalah. Kan memang (tuduhan) nyebutnya putra seorang menteri, bukan putra menkumham. Jadi, kita enggak tahu menterinya siapa yang bisnis,” tutup Mahfud.
Anak Yasonna Laoly, Yamitema Laoly sedang dituduh memonopoli bisnis di lapas lewat Jeera Foundation, sebuah yayasan yang disebut bagian dari PT Natur Palas Indonesia.
Kabar itu berawal dari cuplikan wawancara Tio Pakusadewo dengan Uya Kuya yang viral di media sosial. Dalam wawancara itu, Tio menyebut ada anak menteri terlibat dalam monopoli bisnis di lapas.
Meski Tio tak menyebut nama secara spesifik, tetapi sorotan mengarah pada Yamitema Laoly. Ia dituding memonopoli bisnis katering dan kantin di beberapa lapas.
Yasonna membantah tuduhan itu. Menurut Yasonna , Yayasan Jeera memang bekerja sama dengan beberapa lapas untuk memberikan pelatihan, tetapi Yamitema tak terlibat dalam proyek itu.
“Ah, bohong besar itu. Enggak ada. Jadi Jeera itu yayasan yang membina napi, barista, (perajin) kulit, mereka memang ada kerja sama dengan koperasi di tempat dia itu,” kata Yasonna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/5).
Ia pun mengaku heran dengan klaim Tio. Yasonna mengatakan Tio juga pernah ikut dalam program Yayasan Jeera sebagai pelatih. Namun, kata Yasonna, kerja sama Tio dengan Jeera berakhir karena sebuah pelanggaran.
Sementara Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai kerja sama Jeera Foundation di lapas terindikasi termasuk nepotisme. Sekalipun kerja sama dilalui secara prosedural, namun tetap tak menghilangkan unsur konflik kepentingan.
ICW beranggapan Jeera Foundation bagian dari PT Natur Palas Indonesia kelolaan Yamitema tidak boleh terlibat dalam program kerja di Kemenkumham karena Yasonna masih menjabat menteri.
Sementara Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mendesak pemeriksaan terhadap keterlibatan Jeera Foundation atas seluruh pengadaan barang dan jasa di semua tingkatan Kemkumham.
Praswad juga menyarankan Yasonna mundur dari jabatan menteri meski tidak ada unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan anaknya. Menurut Praswad, keterlibatan bisnis Yamitema sudah melanggar Pasal 1 angka 5, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
