FusilatNews – Ketika demonstrasi besar terjadi pada Agustus 2025 di Jakarta, publik awalnya melihatnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar. Demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil adalah tradisi panjang dalam sejarah politik Indonesia. Namun, situasi berubah ketika aksi tersebut berujung pada kerusuhan, bentrokan dengan aparat, penangkapan massal, dan korban jiwa. Sejak saat itu, satu pertanyaan besar menggantung di ruang publik: siapa sebenarnya dalang di balik kerusuhan tersebut?
Pertanyaan ini hingga kini belum terjawab secara memuaskan.
Alih-alih mengungkap aktor utama yang mungkin berada di balik kekerasan tersebut, proses hukum yang berjalan justru lebih banyak menyasar peserta aksi di lapangan. Ribuan orang sempat ditangkap, sebagian diperiksa, dan beberapa aktivis ditetapkan sebagai tersangka. Namun langkah-langkah tersebut tidak serta-merta menjawab persoalan pokok: apakah kerusuhan itu murni spontanitas massa atau ada aktor yang sengaja memanfaatkan situasi untuk menciptakan kekacauan?
Ketiadaan jawaban yang jelas membuka ruang bagi kecurigaan publik.
Dalam banyak peristiwa politik di Indonesia, kerusuhan kerap menjadi alat yang ambigu. Di satu sisi, ia bisa muncul sebagai akibat dari eskalasi emosi massa. Namun di sisi lain, sejarah juga mencatat bahwa kerusuhan sering kali dimanfaatkan untuk mengubah arah opini publik, mendeligitimasi gerakan protes, atau bahkan menciptakan justifikasi bagi tindakan represif negara.
Karena itu, mengungkap dalang kerusuhan bukan sekadar persoalan kriminalitas biasa. Ia adalah bagian penting dari menjaga integritas demokrasi.
Jika negara gagal mengungkap siapa aktor sebenarnya di balik kekerasan, maka pesan yang sampai kepada publik menjadi sangat berbahaya. Demonstrasi bisa dengan mudah dicap sebagai ancaman keamanan, sementara penyebab utama kerusuhan tetap tersembunyi di balik kabut politik. Akibatnya, ruang kebebasan sipil semakin menyempit karena negara selalu memiliki alasan untuk memperketat kontrol terhadap aksi protes.
Lebih jauh lagi, ketidakjelasan ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ketika publik melihat bahwa proses hukum hanya menyentuh lapisan paling bawah—yakni peserta aksi—sementara kemungkinan aktor intelektual tidak pernah benar-benar diselidiki, maka muncul kesan bahwa hukum berjalan secara selektif.
Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi kunci.
Negara seharusnya membuka seluruh proses investigasi secara akuntabel. Setiap temuan harus disampaikan kepada publik secara jujur, tanpa manipulasi narasi. Jika memang ada provokator yang mengorganisasi kerusuhan, identitas mereka harus diungkap. Jika aparat melakukan kesalahan dalam penanganan demonstrasi, hal itu juga harus diakui dan diperbaiki.
Demokrasi yang sehat tidak takut pada kebenaran.
Sebaliknya, demokrasi justru runtuh ketika kebenaran disembunyikan demi kepentingan kekuasaan jangka pendek. Kerusuhan Agustus 2025 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi negara bahwa stabilitas tidak dapat dibangun di atas kabut misteri. Stabilitas yang sejati hanya lahir dari kepercayaan publik, dan kepercayaan itu hanya bisa muncul jika negara berani membuka seluruh fakta secara terang.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang dalang kerusuhan bukan sekadar soal masa lalu. Ia adalah ujian bagi masa depan demokrasi Indonesia. Jika negara mampu menjawabnya dengan jujur, maka kepercayaan publik dapat dipulihkan. Tetapi jika pertanyaan itu terus dibiarkan menggantung tanpa kejelasan, maka bayang-bayang kecurigaan akan terus menghantui setiap demonstrasi yang terjadi di negeri ini.
