Oleh: Entang Sastraatmadja
Melejitnya harga beras di berbagai daerah membuat pemerintah, khususnya mereka yang memegang kendali urusan perberasan, tampak “ketar-ketir”. Wajar saja—beras bagi bangsa ini bukan sekadar pangan pokok, melainkan sumber kehidupan dan penghidupan mayoritas rakyat. Karena itu, beras sejak lama diposisikan sebagai komoditas politis sekaligus strategis.
Kenaikan harga beras bukanlah fenomena tunggal. Ada banyak faktor yang saling terkait. Pertama, keterbatasan pasokan: saat permintaan lebih tinggi daripada ketersediaan, harga otomatis terdorong naik. Kedua, kenaikan biaya produksi, mulai dari pupuk, benih, hingga tenaga kerja. Ketiga, faktor cuaca ekstrem—kemarau panjang atau banjir—yang memukul produksi.
Selain itu, jangan lupakan praktik spekulasi dan penimbunan oleh pedagang besar yang mempersempit pasokan di pasar. Ditambah lagi kebijakan pemerintah, seperti perubahan tarif impor atau kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, yang bisa ikut memicu gejolak harga. Bahkan faktor musiman—paceklik, hari raya, atau lonjakan biaya transportasi—turut memberi andil.
Dihadapkan pada situasi ini, pemerintah meluncurkan “jurus cepat”: operasi pasar beras besar-besaran. Tujuannya jelas, menstabilkan harga dan menjaga agar masyarakat tetap punya akses pada beras yang terjangkau. Caranya? Menyalurkan beras dalam jumlah besar ke pasar tradisional, toko, hingga lokasi-lokasi strategis yang rawan kekurangan pasokan.
Secara teori, operasi pasar diyakini bisa:
- Meningkatkan pasokan, sehingga harga beras tak lagi melonjak liar.
- Mengurangi kelangkaan, agar pasar tidak kering dari suplai.
- Menciptakan kompetisi, memaksa pedagang lain menurunkan harga.
- Menekan spekulasi, sehingga harga lebih stabil.
Strateginya pun berlapis: menyalurkan beras dengan harga kompetitif, memotong rantai distribusi lewat penjualan langsung, melakukan pengawasan ketat, hingga menggandeng pedagang untuk menetapkan harga wajar.
Namun, pertanyaan kritis yang tak bisa dihindari adalah: apakah operasi pasar benar-benar solusi, atau sekadar obat bius sementara? Sebab, persoalan fundamentalnya tetap sama—produktivitas pertanian stagnan, ketergantungan pada impor meningkat, dan distribusi pangan masih dikuasai segelintir pemain besar.
Jika akar masalah ini tidak dibenahi, operasi pasar beras hanya akan menjadi rutinitas tambal sulam yang berulang tiap kali harga melambung. Rakyat boleh jadi lega sesaat, tapi kestabilan harga sejati tidak pernah tercapai.
Semoga jadi bahan pencermatan kita bersama.
(Penulis, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)

Oleh: Entang Sastraatmadja
























