Oleh: Radhar Tribaskoro
Ketua Kajian Ilmiah Forum Tanah Air (FTA)
Oleh: Radhar TribaskoroDalam setiap perubahan besar sejarah, selalu ada satu masalah yang berulang: masyarakat sering menggunakan alat ukur lama untuk memahami kenyataan yang sudah berubah. Ketika revolusi industri lahir, banyak orang masih mengukur kekayaan dari luas tanah. Ketika ekonomi modern berkembang, kekuatan negara masih sering dinilai dari jumlah tentara dan wilayah jajahan. Dan hari ini, ketika sebagian negara mulai bergerak menuju bentuk ekonomi yang lebih berorientasi pada kedaulatan nasional, perdebatan publik masih sangat didominasi oleh parameter-parameter yang lahir dari paradigma ekonomi liberal.
Akibatnya, muncul banyak kesalahpahaman.
Ketika nilai tukar melemah, segera muncul kesimpulan bahwa negara sedang menuju krisis. Ketika pasar saham turun, muncul anggapan bahwa kebijakan pemerintah gagal. Ketika inflasi bergerak naik, alarm bahaya langsung dibunyikan. Padahal pertanyaan yang jarang diajukan adalah: apakah indikator-indikator tersebut masih cukup untuk menjelaskan tujuan ekonomi yang sedang dibangun?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika Indonesia mulai memperlihatkan kecenderungan untuk memperluas peran negara dalam pembangunan ekonomi. Program hilirisasi, konsolidasi rantai pasok pangan, Makan Bergizi Gratis, penguatan koperasi, pembentukan Danantara, serta berbagai kebijakan industrial lainnya menunjukkan bahwa negara tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai regulator yang menjaga lalu lintas pasar. Negara mulai bergerak menjadi pengarah pembangunan nasional.
Perubahan peran negara tersebut membawa konsekuensi penting: ukuran keberhasilan ekonomi juga harus ikut berubah.
Dalam paradigma ekonomi liberal, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan efisiensi pasar. Pasar dipandang sebagai mekanisme terbaik untuk mengalokasikan sumber daya, sementara negara berfungsi memastikan aturan permainan berjalan dengan baik. Karena itu indikator yang dianggap paling penting adalah indikator yang mencerminkan persepsi pasar terhadap suatu negara. Inflasi yang rendah, mata uang yang stabil, harga saham yang meningkat, dan peringkat investasi yang baik menjadi ukuran utama keberhasilan.
Logika ini masuk akal apabila tujuan utama pembangunan memang efisiensi pasar.
Namun Ekonomi Kedaulatan memiliki orientasi yang berbeda. Fokus utamanya bukan sekadar efisiensi, melainkan kapasitas nasional. Pertanyaan yang diajukan bukan lagi apakah pasar menyukai suatu kebijakan, tetapi apakah kebijakan tersebut memperkuat kemampuan bangsa untuk bertahan, berkembang, dan menjaga kemandiriannya dalam jangka panjang.
Dalam kerangka ini, sebuah negara dinilai berhasil apabila memiliki kemampuan mengamankan pangan, mengendalikan energi, membangun industri strategis, menguasai teknologi penting, serta mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan eksternal. Dengan kata lain, pusat perhatian bergeser dari efisiensi menuju resiliensi.
Karena tujuan berubah, maka indikator yang digunakan pun tidak bisa tetap sama.
Ambil contoh inflasi. Dalam ekonomi liberal, inflasi yang rendah hampir selalu dianggap sebagai kabar baik. Namun sejarah ekonomi menunjukkan bahwa hubungan antara inflasi dan kesejahteraan jauh lebih kompleks. Jepang selama bertahun-tahun mengalami inflasi yang sangat rendah, bahkan mendekati nol. Namun kondisi tersebut tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan yang tinggi atau kesejahteraan yang meningkat secara cepat. Sebaliknya, Jepang justru menghadapi stagnasi ekonomi yang panjang.
Yang lebih penting bukanlah tinggi atau rendahnya inflasi, melainkan apa penyebab inflasi tersebut. Inflasi yang muncul akibat ekspansi industri, kenaikan produktivitas, pembangunan infrastruktur besar-besaran, dan peningkatan pendapatan masyarakat memiliki makna yang berbeda dengan inflasi yang muncul akibat spekulasi atau gangguan pasokan. Dalam konteks pembangunan nasional, inflasi harus dipahami sebagai bagian dari dinamika transformasi ekonomi, bukan sekadar angka yang harus ditekan serendah mungkin.
Hal yang sama berlaku terhadap nilai tukar.
Di banyak negara berkembang, kurs mata uang sering diperlakukan seolah-olah merupakan simbol kehormatan nasional. Ketika mata uang melemah, publik menganggap negara sedang mengalami kemunduran. Padahal dalam praktiknya, negara-negara industri besar tidak selalu memandang kurs dengan cara demikian..
Tiongkok selama puluhan tahun menggunakan kebijakan nilai tukar sebagai instrumen untuk mendukung industrialisasi. Jepang beberapa kali membiarkan yen melemah demi menjaga daya saing industrinya. Bahkan Amerika Serikat sendiri tidak pernah menjadikan kekuatan dolar sebagai satu-satunya tujuan kebijakan ekonomi.
Hal ini terjadi karena kekuatan ekonomi sesungguhnya tidak terletak pada harga mata uang, melainkan pada kemampuan menghasilkan barang, teknologi, energi, pangan, dan kapasitas produksi yang dibutuhkan masyarakat. Negara yang memiliki kemampuan memproduksi kebutuhan strategis akan tetap kuat meskipun mata uangnya berfluktuasi. Sebaliknya, negara yang bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan tetap rentan meskipun memiliki kurs yang relatif stabil.
Fenomena serupa dapat dilihat pada pasar saham.
Dalam banyak pemberitaan ekonomi, pergerakan indeks saham sering diperlakukan sebagai cerminan langsung kesehatan ekonomi nasional. Padahal hubungan antara keduanya tidak selalu linier. Pasar saham pada dasarnya mencerminkan ekspektasi investor terhadap perusahaan-perusahaan tertentu yang terdaftar di bursa. Ia tidak secara otomatis menggambarkan kondisi seluruh masyarakat.
Sebagian besar petani, nelayan, pelaku UMKM, koperasi, dan usaha informal bahkan tidak pernah masuk ke dalam perhitungan pasar modal. Karena itu kenaikan indeks saham belum tentu mencerminkan meningkatnya kesejahteraan rakyat, sebagaimana penurunan indeks saham tidak selalu berarti memburuknya kondisi ekonomi riil.
Dalam Ekonomi Kedaulatan, pasar modal tetap penting, tetapi bukan lagi pusat dari seluruh sistem penilaian. Ia menjadi salah satu indikator di antara banyak indikator lainnya.
Perubahan perspektif ini menjadi semakin penting ketika dunia memasuki periode yang semakin tidak stabil. Selama tiga dekade setelah Perang Dingin berakhir, globalisasi menciptakan keyakinan bahwa efisiensi merupakan tujuan tertinggi pembangunan ekonomi. Rantai pasok global berjalan lancar, perdagangan internasional berkembang pesat, dan modal dapat bergerak relatif bebas melintasi batas negara.
Namun pengalaman beberapa tahun terakhir memperlihatkan betapa rapuhnya asumsi tersebut. Pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, konflik Laut Merah, ketegangan di Selat Taiwan, hingga ancaman terhadap jalur energi dunia menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju era ketidakpastian yang lebih tinggi.
Dalam kondisi seperti itu, kemampuan bertahan menjadi sama pentingnya dengan kemampuan tumbuh.
Cadangan pangan nasional mungkin tampak tidak efisien dalam perhitungan ekonomi jangka pendek. Industri strategis yang dilindungi negara mungkin terlihat kurang kompetitif dibandingkan dengan produk impor. Pembangunan kapasitas produksi domestik sering kali membutuhkan biaya besar yang tidak segera menghasilkan keuntungan finansial.
Namun ketika krisis datang, justru faktor-faktor itulah yang menentukan apakah sebuah negara mampu bertahan atau tidak.
Karena itu ukuran keberhasilan Ekonomi Kedaulatan tidak dapat dibatasi hanya pada inflasi, kurs, atau harga saham. Indikator-indikator tersebut tetap penting, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Ketahanan pangan, ketahanan energi, kedalaman industri nasional, kapasitas teknologi, tingkat nilai tambah domestik, penguasaan rantai pasok, kualitas infrastruktur, serta kemampuan menghadapi guncangan eksternal harus memperoleh perhatian yang setara.
Pada akhirnya, perdebatan yang sedang berlangsung di Indonesia sesungguhnya bukan sekadar perdebatan mengenai kebijakan ekonomi tertentu. Yang sedang dipertarungkan adalah cara memandang pembangunan itu sendiri.
- Paradigma lama, ekonomi liberal, bertanya: apakah pasar menyukai kebijakan ini?
Paradigma baru, ekonomi kedaulatan, bertanya: apakah kebijakan ini memperkuat kemampuan bangsa menghadapi masa depan?
Perbedaan itu mungkin tampak sederhana. Namun dari situlah lahir perbedaan dalam menentukan prioritas, menyusun strategi, dan bahkan memilih indikator yang dianggap penting.
Mungkin karena itulah banyak kebijakan yang tampak kontroversial hari ini sebenarnya bukan sekadar persoalan teknis ekonomi. Ia adalah bagian dari proses yang lebih besar: pergeseran dari ekonomi yang terutama berorientasi pada persepsi pasar menuju ekonomi yang berorientasi pada kapasitas dan kedaulatan nasional.
Jika memang demikian arah yang sedang ditempuh, maka tugas terbesar para akademisi, analis, dan pembuat kebijakan bukan hanya merancang program-program baru. Tugas mereka juga menjelaskan kepada publik bahwa ketika tujuan pembangunan berubah, ukuran keberhasilannya pun harus ikut berubah.===
CIMAHI, 1 Juni 2026
