Jakarta – Fusilatnews – Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana Indonesia membangun pabrik metanol senilai 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 19 triliun (asumsi kurs Rp 15.900 per dollar AS).
Menteri Bahlil menegaskan pabrik metanol tersebut akan dibangun di Bojonegoro, Jawa Timur. Pihaknya pun sudah meminta SKK Migas untuk mendukung pasokan gas ke pabrik tersebut sebanyak 90 MMBTU.
Ada investasi sekitar 1,2 miliar dollar AS, kita harus bangun hilirisasi metanol di Bojonegoro.
Kemudian gasnya sudah kami siapkan 90 MMBTU,” ujar Bahlil di Jakarta, Rab u (11/12/2024).
Saat ini Indonesia telah menerapkan B35, bahan bakar hasil campuran minyak kelapa sawit 40 persen dan solar 60 persen. Penerapan B40 ini merupakan perkembangan dari program B20 yang diluncurkan pada 2018 lalu.
Pengembangan biodiesel pun akan terus dilakukan pemerintah secara bertahap. Targetnya, pada 2025 akan diterapkan mandatori B40 dan dilanjutkan dengan mandatori B50 pada 2026.
Maka untuk mencapai target tersebut, kecukupan bahan baku pendukung dalam pembuatan biodiesel diperlukan, seperti metanol. “2025 kita masuk B40, 2026 B50. Tidak akan mungkin ini bisa dilakukan tanpa metanol. Kita butuh metanol 2 juta-2,3 juta ton. Jadi ini butuh hilirisasi,” jelas Bahlil.
Menurut Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, selain metanol, kapasitas Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang merupakan bahan baku utama dalam B50 sudah mencukupi, meskipun akan menggeser kuota ekspor CPO Indonesia.
Maka untuk mencapai target tersebut, kecukupan bahan baku pendukung dalam pembuatan biodiesel diperlukan, seperti metanol.
“2025 kita masuk B40, 2026 B50. Tidak akan mungkin ini bisa dilakukan tanpa metanol. Kita butuh metanol 2 juta-2,3 juta ton. Jadi ini butuh hilirisasi,” jelas Bahlil. Menurut dia, rencana pembangunan pabrik metanol ini sudah dibahas cukup lama, namun belum terealisasi karena belum adanya koordinasi yang baik antara Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi.
Namun, dengan kini semakin seriusnya proyek ini untuk digarap, Bahlil berharap dapat mendukung ketahanan energi nasional. “Dulu enggak jadi-jadi karena Kementerian ESDM jalan kiri, Kementerian Investasi jalan kanan, ketemu di tikungan, adu argumen terus, omon-omon, enggak selesai-selesai itu barang. Sebagai mantan Menteri Investasi, barang ini kita harus selesaikan dalam rangka kedaulatan energi nasional,” paparnya.
