Oleh: Hariman Satria
Kematian Brigadir J akibat “tembak-menembak” sesama anggota Polri di rumah Kadiv Propam (non aktif) Irjen FS menjadi berita yang paling populer dalam dua pekan terakhir. Semua media arus utama baik cetak maupun elektronik mewartakan peristiwa tersebut. Penyidik Bareskrim Polri antara lain telah menersangkakan Bharada E sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J.
Pelaku dijerat dengan Pasal 338 jo Pasal 55 jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Itu artinya, dalam melakukan pembunuhan, tersangka tidaklah sendiri melainkan bersama-sama dengan orang lain.
Terlepas dari proses penersangkaan kepada Bharada E, hal yang menarik dijelaskan secara akademik adalah mengenai penggunaan pasal penyertaan (deeleneming) dan pembantuan (medeplichtige) kepada tersangka. Bagaimanakah konteks teori dan norma dari kedua konsep hukum pidana tersebut?
Penyertaan
Secara anatomis-sistematis, penyertaan berada di bawah Bab 1 Buku 1 KUHP, mulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 62. Dalam hal ini, penyertaan sesungguhnya merupakan bagian dari ketentuan umum (asas-asas umum) KUHP. Sehingga ia bukanlah jenis delik yang mandiri melainkan hanya memperluas cakupan pelaku yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.
Atas dasar itulah, setiap delik yang pelakunya lebih dari satu, penyidik mutatis mutandis akan menerapkan pasal penyertaan. Sebagai misal: Kombes A sakit hati kepada B karena perselingkuhannya dengan seorang perempuan bernama C dibocorkan oleh B kepada D istri Kombes A. Si A kemudian menyampaikan kepada E, F, G, dan H untuk menghabisi B. Pada saat B sedang istirahat di rumah dinas milik A, datanglah E menggunakan mobil dinas Kombes A dengan mengantar F dan G.
Saat itu pula F dan G melakukan pemukulan dengan menggunakan benda tumpul yang membuat B tak sadarkan diri. Tidak berselang lama, muncul si H dengan membawa pistol milik Kombes A kemudian menembak B saat itu juga, di kaki, dada, dan kepala sehingga menyebabkan kematian B. Setelahnya, E membersihkan tempat kejadian kemudian mengantar H keluar kota agar tidak dicurigai oleh kepolisian. Dalam hal yang demikian, penyidik akan menggunakan Pasal 338 kemudian di-juncto-kan dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.
Guna menghindari distorsi informasi mengenai penyertaan, maka saya akan mengutip rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi: …dipidana sebagai pelaku tindak pidana: ke-1, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; ke-2, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
Dari rumusan tersebut, konteks pelaku dalam penyertaan, dapat meliputi: (1) orang yang melakukan perbuatan (pleger); (2) orang yang menyuruh melakukan perbuatan (doen pleger); (3) orang yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger); dan (4) orang yang menganjurkan dilakukannya perbuatan (uitlokker).
Agar lebih lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan secara detail mengenai beberapa istilah dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut, yakni; pertama, yang melakukan perbuatan (plegen). Dalam konteks ini, pelaku adalah orang yang berbuat sendirian dan perbuatannya memenuhi unsur delik. Bila dilihat lebih luas lagi, plegen, bahkan dapat meliputi: pleger, doen pleger, medepleger, dan uitlokker.
Kaitannya dengan ilustrasi yang saya contohkan di atas, pelaku pembunuhan terhadap B adalah si H. Bisa juga dikatakan bahwa H merupakan pleger. Jika diperluas lagi, F dan G juga merupakan pelaku, demikian pula E. Meskipun begitu, penyidik masih akan memilah peran masing-masing pelaku dalam mewujudkan delik. Sehingga dapat dibedakan secara jernih siapa yang bertindak sebagai pelaku.
Kedua, menyuruh melakukan (doenplegen). Jika dilihat dari peristilahannya, sudah jelas bahwa pelaku dalam konteks ini terdiri atas dua orang atau lebih, yang pada saat mewujudkan delik masing-masing memiliki posisi yang berbeda. Orang yang menyuruh melakukan acapkali disebut sebagai manus domina sedangkan orang yang disuruh melakukan disebut sebagai manus ministra. Dengan demikian, tergambar dengan jelas bahwa manus ministra adalah alat yang digunakan oleh manus domina untuk melakukan perbuatan pidana. Kata lainnya, manus domina menggunakan tangan manus ministra untuk mewujudkan perbuatan pidana yang dikehendakinya.
Para ahli hukum pidana kemudian memberi penegasan bahwa doenplegen mesti memenuhi 3 syarat: (1) alat yang dipakai untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang. (2) orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan. (3) orang yang disuruh tidak dapat dijatuhi pidana (Hieriej, 2016). Hubungannya dengan ilustrasi di atas, Kombes A dapat saja diposisikan sebagai manus domina sedangkan si H merupakan manus ministra.
Ketiga, turut serta melakukan (medeplegen). Dalam hal ini, yang dikategorikan sebagai pelaku adalah lebih dari satu. Diantara para pelaku ada kesepahaman secara batin dan mereka bersama-sama mewujudkan perbuatan pidana. Hanya saja peran masing-masing pelaku bisa saja berbeda satu sama lain. Sehingga, ada kemungkinan di antara para pelaku perannya minim tetapi masih dianggap turut serta dalam mewujudkan delik. Dalam medeplegen keterlibatan para pelaku membutuhkan adanya kesengajaan (dolus). Dalam ilustrasi di atas, sudah dapat dipastikan bahwa E, F, G, dan H telah turut serta melakukan delik pembunuhan terhadap B.
Keempat, menganjurkan atau menggerakkan (uitlokking). Dalam konteks ini, ada dua pihak dalam mewujudkan delik yakni yang digerakkan untuk melakukan delik dan yang menggerakkan atau menganjurkan. Orang yang menganjurkan acapkali disebut sebagai aktor intelektual sedangkan orang yang digerakkan/dianjurkan disebut sebagai aktor materiil. Melihat peran aktor intelektual sebagai penganjur maka dapat dipastikan ia melakukannya dengan suatu kesengajaan (dolus) sebagaimana dalam medeplegen.
Mengenai penganjuran, kiranya dapat dilihat Pasal 55 ayat (1) sebagaimana telah saya kutipkan di atas, ada lima motif limitatif dalam penganjuran, ialah: (a) memberi atau menjanjikan sesuatu; (b) menyalahgunakan kekuasaan atau martabat; (c) dengan kekerasan; (d) dengan ancaman atau penyesatan; (e) memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Merujuk dari rumusan normatif tersebut, orang digerakkan atau dianjurkan harus dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Jika tidak, maka penganjur tidak dapat dipidana.
Pembantuan
Mengenai pembantuan dapat dilihat pada Pasal 56 KUHP yang berbunyi: …dipidana sebagai pembantu kejahatan: ke-1, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Ke-2, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
Dengan demikian, terdapat dua bentuk pembantuan, yakni (1) pembantuan pada saat kejahatan dilakukan, (2) pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.
Jika dicermati, konsep mengenai pembantuan hampir tidak ada bedanya dengan doenplegen dan uitlokking yakni mesti ada dua pihak yang mewujudkan delik, ialah pelaku atau pembuat (de hoofd dader) dan pembantu (medeplichtige). Syarat lain yang juga sama adalah dalam pembantuan mesti ada kesengajaan (dolus) sebab tidak mungkin ada pembantuan karena kelalaian (culpa).
Merujuk dari ilustrasi di atas, pembuat delik adalah si H sedangkan E membantu pada saat dan setelah kejahatan pembunuhan kepada B dilakukan.
Hariman Satria, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
Dikutip dari detik.com,Kamis 11 Agustus 2022.
