“Apa urusannya bansos dengan sengketa pemilu? Di Mahkamah Konstitusi kok bicara bansos? Malu-maluin,” kata Ngabalin tertawa saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/4/2024).
Jakarta – Fusilatnews – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin Saat ditanya awak media di Istana kepresidenan terkait tanggapannya tentang gugatan politisasi bantuan sosial (bansos) oleh tim hukum Anies dan Ganjar dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK)
Dengan sinis Ngabalin menjawab bahwa gugatan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ke MK salah alamat.
Ngabalin mengingatkan MK hanya berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilu. Dia pertanyakan kenapa Anies dan Ganjar justru membahas bansos.di MK
“Apa urusannya bansos dengan sengketa pemilu? Di Mahkamah Konstitusi kok bicara bansos? Malu-maluin,” kata Ngabalin tertawa saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/4/2024).
Menjawab pertanyaan terkait rencana menghadirkan tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK menghadirkan sejumlah menteri. Mereka ingin para menteri bersaksi soal politisasi bansos untuk memenangkan Prabowo-Gibran
Beberapa nama yang diminta dihadirkan adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mensos Tri Rismaharini, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Permintaan itu tak langsung dikabulkan MK. Ketua MK Suhartoyo memberi sejumlah syarat untuk menghadirkan para menteri.
Menurut Ngabalin itu tak diperlukan. Ngabalin menegaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kawan-kawan tidak ada urusan dengan perselisihan hasil Pemilu yang disidang di MK.
“Pemilu itu dilaksanakan oleh satu institusi yang namanya KPU, lembaga negara independen. Pemilu itu bukan dilaksanakan oleh pemerintah, enggak ada urusannya sebetulnya,” kata Ngabalin.
“Kalau dihadirkan juga, Mahkamah yang memerlukan sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan adalah Mahkamah,” kata Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3).
