Dalam tradisi diplomasi, kehormatan suatu negara sering kali diukur dari konsistensi sikapnya. Bukan sekadar dari keberanian berbicara tentang perdamaian, tetapi dari keteguhan menjaga prinsip ketika realitas justru menantangnya. Di titik inilah pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) memunculkan ironi yang sulit dihindari: sikap itu tampak terhormat, tetapi datang setelah wajah sendiri telanjur tercoreng.
Serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran sejak akhir pekan lalu mengubah lanskap politik internasional secara drastis. Negara-negara yang berada di dalam struktur Dewan Perdamaian justru menjadi aktor konflik. Paradoks ini seolah menampar ide dasar pembentukan lembaga tersebut: menciptakan gencatan senjata, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, dan menyiapkan rehabilitasi kawasan konflik.
Dalam pertemuan di Istana Merdeka pada 3 Maret 2026, Presiden Prabowo mengumpulkan mantan presiden, wakil presiden, ketua umum partai politik, hingga para menteri. Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa presiden membuka kemungkinan mengevaluasi keanggotaan Indonesia di BoP jika lembaga tersebut tidak lagi mampu menjalankan mandatnya. Bahkan opsi keluar dari keanggotaan disebut tidak ditutup.
Secara diplomatik, pernyataan ini bisa dibaca sebagai sikap realistis. Ketika lembaga yang dibangun untuk perdamaian justru dihuni oleh pihak yang menyalakan perang, legitimasi moralnya memang dipertanyakan. Apalagi Indonesia disebut berencana mengirim 8.000 pasukan dalam misi ISF di Palestina—kontribusi yang sangat besar bagi sebuah mekanisme yang keberhasilannya kini diragukan.
Namun persoalan utamanya bukan hanya soal efektivitas lembaga. Yang lebih mendasar adalah soal ketepatan membaca situasi sejak awal.
Sejak awal pembentukan BoP, sudah ada keganjilan yang sulit diabaikan. Bagaimana mungkin sebuah dewan yang mengklaim dirinya sebagai penjaga perdamaian justru memasukkan negara-negara yang selama ini menjadi aktor utama konflik geopolitik di Timur Tengah? Pertanyaan itu seharusnya muncul sebelum Indonesia memutuskan untuk terlibat terlalu jauh.
Kini, setelah serangan terhadap Iran terjadi, barulah muncul gagasan evaluasi. Secara moral, sikap itu tentu terdengar mulia. Negara tidak ingin ikut terseret dalam mekanisme yang kehilangan legitimasi. Tetapi secara politik, langkah tersebut juga menyingkap keterlambatan membaca arah angin.
Diplomasi bukan hanya tentang merespons krisis, tetapi juga tentang kemampuan mengantisipasi krisis sebelum terjadi.
Ironinya, Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang mengusung politik luar negeri bebas aktif—sebuah prinsip yang menempatkan Indonesia sebagai penengah, bukan sebagai bagian dari permainan kekuatan besar. Ketika Indonesia ikut dalam struktur yang berpotensi dikendalikan oleh negara-negara yang memiliki kepentingan militer langsung, prinsip itu sebenarnya sudah mulai tergerus.
Karena itu, keputusan untuk mengevaluasi keanggotaan dalam BoP bisa saja menjadi langkah terhormat. Tetapi kehormatan itu terasa datang terlambat. Ia hadir setelah realitas menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak benar-benar berdiri di atas prinsip perdamaian.
Dalam bahasa yang lebih sederhana: sikap itu seperti seseorang yang baru membersihkan wajahnya setelah sadar bahwa ia sendiri yang telah mengotori cermin.
Indonesia tentu tidak kehilangan kehormatannya hanya karena satu keputusan diplomatik. Namun peristiwa ini memberikan pelajaran penting: dalam dunia geopolitik yang penuh kepentingan, idealisme tanpa kewaspadaan mudah berubah menjadi jebakan.
Jika evaluasi terhadap BoP benar-benar dilakukan, maka ia tidak boleh berhenti pada sekadar keluar atau tetap bertahan. Yang lebih penting adalah mengembalikan arah politik luar negeri Indonesia pada fondasi moral yang lebih jernih—bahwa perdamaian tidak bisa dibangun bersama mereka yang pada saat yang sama menyalakan perang.
Sebab pada akhirnya, kehormatan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa cepat ia menarik diri dari kesalahan, tetapi oleh seberapa bijak ia menghindari kesalahan itu sejak awal.
