JAKARTA, Fusilatnews.— Tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto diperkirakan akan dihadapkan pada tantangan berat yang menjadi warisan dari pemerintahan sebelumnya, khususnya terkait sejumlah risiko ekonomi makro. Di tengah lonjakan utang pemerintah yang jatuh tempo dan penurunan daya beli masyarakat, pemerintahan baru ini harus berupaya keras menjaga keberlanjutan fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 800,3 triliun, naik tajam dari tahun 2024 yang sebesar Rp 434,29 triliun. Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa untuk menghadapi beban utang ini, pemerintah akan fokus menjaga pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional agar rasio utang tetap terkendali.
“Mempertahankan pertumbuhan PDB riil pada level 5 persen sangat penting untuk menjaga stabilitas dan mengurangi risiko fiskal jangka pendek,” ujar Suahasil dalam Investor Gathering yang digelar oleh BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), Rabu (11/9/2024). Pemerintah juga berupaya mengurangi risiko utang dengan menekan eksposur utang dalam mata uang asing dan menerapkan strategi natural hedging.
Di sisi lain, tantangan lain yang harus dihadapi adalah penurunan daya beli masyarakat, terutama dari kelompok kelas menengah yang mengalami penurunan status ekonomi selama lima tahun terakhir, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo menilai bahwa APBN 2025 harus dirancang untuk mendukung kelancaran transisi pemerintahan sekaligus menangani tantangan ekonomi yang ada. “Pemerintah harus meluncurkan program-program unggulan baru dengan hati-hati, terutama dalam mengelola kebijakan pajak yang berdampak pada kelas menengah,” kata Laksono.
Tantangan-tantangan ekonomi ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo untuk mewujudkan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi, sambil menghadapi warisan tantangan yang ditinggalkan pemerintahan Jokowi.
