Dalam lanskap politik modern Indonesia, wajah kepemimpinan telah mengalami pergeseran tajam — dari kualitas ide dan pemikiran menuju kekuatan citra dan pertunjukan visual. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari konsep The Society of the Spectacle yang diperkenalkan oleh filsuf Prancis, Guy Debord. Masyarakat modern, katanya, bukan lagi menjalani hidup secara langsung, tetapi tenggelam dalam representasi, simbol, dan tontonan. Dalam konteks ini, Joko Widodo dan Dedi Mulyadi menjadi representasi paling nyata dari pemimpin yang lebih mengandalkan pesona visual ketimbang kekuatan intelektual.
Jokowi muncul sebagai figur yang sederhana, membumi, dan rajin blusukan. Tapi, dalam banyak aspek, kesederhanaannya justru telah dikomodifikasi menjadi alat kekuasaan. Setiap aksi—entah bagi-bagi sembako, mengendarai motor besar, atau meninjau proyek IKN—selalu disertai kamera dan tim media. Jokowi bukan sekadar presiden, tetapi aktor dalam realitas virtual, yang lebih banyak hidup dalam cuplikan berita daripada perdebatan kebijakan. Demikian pula Dedi Mulyadi, dengan konten sosial media yang penuh aksi dramatis memberi sedekah dan menolong kaum marginal. Ia menjadi pahlawan visual, bukan pembangun sistem.
Namun, kontras dengan itu, kita memiliki generasi pemimpin yang membentuk dirinya bukan karena citra, melainkan karena daya pikir dan integritas intelektual: Soekarno, Soeharto, dan B.J. Habibie.
Bung Karno: Teater Kata yang Disokong Gagasan Besar
Bung Karno memang seorang orator ulung — spektakel dalam bentuk pidato — namun tontonan itu berakar pada kedalaman pemikiran ideologis. Ia bukan aktor, tetapi arsitek gagasan. Kata-katanya lahir dari pemahaman sejarah, filsafat, geopolitik, hingga teologi Islam dan Marxisme. Ia bukan hanya mengobarkan semangat massa, tetapi juga mengusung visi anti-imperialisme, nasionalisme, dan keadilan sosial. Bung Karno tampil, tetapi dengan isi.
Soeharto: Diam yang Sistemik
Soeharto tidak dikenal sebagai orator atau selebritas media. Tapi ia menata negara secara sistemik — baik dalam hal kontrol kekuasaan, pembangunan ekonomi, maupun rekayasa stabilitas nasional. Ia memang otoriter, bahkan represif, tapi kepemimpinannya dibentuk oleh strategi kekuasaan jangka panjang, bukan konten TikTok atau video viral. Soeharto bukan pemimpin yang suka tampil; justru kekuatannya adalah kemampuannya untuk mengendalikan sistem di balik layar.
Habibie: Teknokrat di Panggung Demokrasi
Habibie adalah figur yang langka: intelektual sejati yang tiba-tiba harus memimpin negara dalam badai transisi. Ia bukan pemimpin visual, tetapi pemimpin berbasis data, teknologi, dan moralitas konstitusional. Habibie tidak memoles diri sebagai “pemimpin merakyat” melalui sandiwara sosial media. Ia memulihkan demokrasi, membuka keran kebebasan pers, dan menyelamatkan republik dari kehancuran hanya dalam waktu singkat. Warisannya bersifat institusional dan substantif, bukan impresif secara visual.
Di tengah bayang-bayang pemimpin-pemimpin semacam itu, publik Jokowi dan Dedi Mulyadi menjadi gejala penurunan kualitas politik kita. Publik mereka dibangun bukan oleh kedalaman gagasan atau prestasi sistemik, melainkan oleh emosi sesaat, video yang menyentuh, dan narasi sederhana yang mudah viral. Masyarakat dibuat mabuk oleh pertunjukan, lupa akan esensi.
Inilah bahaya besar yang mengintai demokrasi kita: ketika politik menjadi panggung sandiwara, dan warga negara hanya menjadi penonton pasif yang terhibur, bukan subjek perubahan. Dalam Society of the Spectacle, kebenaran dikalahkan oleh persepsi, keadilan dikalahkan oleh narasi, dan kepemimpinan digantikan oleh pencitraan.
Jika generasi hari ini terus membangun pemimpinnya dari citra-citra semu, maka Indonesia tidak akan memiliki lagi Bung Karno baru, atau Habibie berikutnya. Yang tersisa hanyalah tokoh-tokoh yang tampil di layar, tapi hilang ketika sistem meminta arah.
