Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Hati nurani penguasa telah mati. Kalau tidak mati, tentu punya empati. Kalau tidak mati, tentu punya belas kasih.
Mereka yang gelap mata kita sebut penguasa. Bukan pemerintah. Apalagi pemimpin. Karena yang selalu mereka kedepankan adalah logika kekuasaan. Bukan akal sehat. Apalagi hati nurani. Aji mumpung pun mereka lancarkan. Mumpung berkuasa, semua diambil. Semua dikuasai.
Lihat saja, 30 wakil menteri merangkap komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka berdalih tak melanggar undang-undang, yakni UU Kementerian Negara. Kalau menteri, baru melanggar.
Bahkan bukan hanya wamen. Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden pun merangkap Komisaris BUMN. Gaji mereka dobel.
Mereka seperti punya niat sengaja merampok uang negara. Jumlah wamen diperbanyak, lalu rangkap jabatan. Mereka adalah pendukung penguasa di Pemilu 2024. Balas jasa. Balas budi.
Di sisi lain, rakyat sulit mencari makan. Juga pekerjaan. Sekali ada lowongan, yang mendaftar ribuan. Sampai-sampai sarjana pun berebut melamar pekerjaan kasar.
Di Jakarta, misalnya. Ratusan sarjana melamar menjadi Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
Banyak pula pegawai dan karyawan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Imbas efisiensi anggaran. Ironisnya, efisiensi anggaran dibarengi wamen rangkap jabatan.
Defisit anggaran? Solusinya utang. Pajak dinaikkan. Rakyat dicekik sampai pingsan.
Wamen rangkap jabatan memang tak langgar undang-undang. Tak langgar hukum. Tak langgar aturan. Tapi dari aspek kepatutan bagaimana? Dari aspek etika bagaimana?
Apakah mereka tidak punya empati? Apakah mereka tidak punya hati nurani? Andai punya pun, nurani itu telah mati. Mereka tamak. Serakah. Orang yang tamak biasanya juga bakhil. Kikir.
Harta dan kuasa ibarat air lautan. Makin direguk makin dahaga. Dahaga harta. Dahaga kuasa. Segala cara dihalalkan. Korupsi bukan jalan haram.
Yang sudah tidak berkuasa pun ingin tetap kuasa. Cawe-cawe caranya. Jokowi contohnya.
Yang sudah menjabat pun mau jabatan lainnya. Rangkap jabatan adalah solusinya. Toh tak ada aturan yang dilanggar.
Mereka akhirnya ketakutan. Takut kehilangan kekuasaan. Implikasinya, karakter atau watak mereka rusak berantakan. Nurani mereka hilang.
Benar Aung San Suu Kyi (80) bilang: bukan kekuasaan yang merusak watak, melainkan ketakutan. Takut kehilangan kekuasaan merusak mereka yang berkuasa. Takut dilanda kekuasaan merusak mereka yang dikuasai.
Bagi rakyat yang sedang dikuasai penguasa, agar watak kita tidak ikut-ikutan rusak karena takut dilanda kekuasaan, maka hanya ada satu kata: lawan!
Lawan dengan narasi. Lawan dengan demonstrasi. Lawan dengan tidak memilih mereka lagi di pemilu berikutnya. Kalau perlu revolusi!
Jangan hanya diam. Sebab diam di tengah kezaliman adalah selemah-lemahnya iman!
