Dulu, rakyat dibuat tertawa dengan “dijogetin”, seolah politik adalah panggung hiburan, bukan panggung pengabdian. Namun, rupanya pesta kata tidak berhenti di situ. Semakin lama, semakin keras dan kasar, hingga kini yang menggema adalah “ndasmu”.
Kini, rakyatmu latah. Apa-apa “ndasmu”. Jalan rusak? Ndasmu. Harga beras melambung? Ndasmu. Korupsi merajalela? Ndasmu.
Dua diksi itu bukan sekadar kumpulan huruf, melainkan cerminan dari kepemimpinan yang membentuk budaya komunikasi. Dalam semiotika, ini bukan sekadar humor politik, melainkan simbol ignorance—sikap meremehkan hati nurani dan kehendak rakyat sendiri.
Dampak Kepemimpinan yang Mengajarkan Cemoohan
Sejarah telah menunjukkan bahwa ketika seorang pemimpin menormalisasi bahasa pelecehan dan meremehkan kepentingan rakyat, hasil akhirnya bisa menjadi malapetaka sosial dan politik.
Ambil contoh Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat. Retorikanya yang penuh ejekan, penghinaan, dan pelecehan verbal terhadap lawan politik, media, bahkan rakyatnya sendiri, melahirkan budaya politik yang semakin kasar. Kata-katanya, seperti “Loser!”, “Fake News!”, hingga “Shithole Countries”, menjadi jargon yang digunakan pendukungnya untuk menyerang siapa saja yang berbeda pendapat. Hasilnya? Polarisasi ekstrem di masyarakat, kekerasan politik meningkat, dan puncaknya adalah penyerbuan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021, ketika massa yang terprovokasi retorikanya berusaha menggulingkan hasil pemilu.
Begitu pula dengan Jair Bolsonaro, mantan Presiden Brasil, yang sering menggunakan bahasa kasar untuk menyerang lawan politik dan bahkan meremehkan pandemi COVID-19 dengan mengatakan “It’s just a little flu.” Retorikanya yang sembrono membuat banyak rakyat Brasil menyepelekan bahaya virus, mengabaikan protokol kesehatan, dan pada akhirnya, Brasil mengalami salah satu tingkat kematian COVID-19 tertinggi di dunia.
Dari Kata-kata ke Krisis
Ketika pemimpin membentuk budaya komunikasi yang kasar dan meremehkan, dampaknya lebih besar dari sekadar lelucon di atas panggung. Ia mengajarkan rakyat untuk berlaku sama. Jika pemimpin bisa mencemooh, maka rakyat merasa berhak untuk melakukan hal yang sama. Jika pemimpin bisa mengabaikan etika, maka rakyat tak lagi melihat pentingnya adab.
Hari ini, Indonesia sedang berada di jalur yang sama. Dimulai dari “dijogetin”, berkembang menjadi “ndasmu”, dan siapa yang bisa menjamin bahwa besok tidak akan lebih buruk? Jika pemimpin menjadikan cemoohan sebagai standar komunikasi politik, maka jangan terkejut jika kelak masyarakat terbiasa meremehkan semua persoalan serius dengan kata-kata kosong.
Apakah ini kearifan yang ingin diwariskan kepada bangsa? Jika pemimpin memang adalah panutan, maka apa yang dipertontonkan akan menjadi budaya. Dan budaya yang dibangun dari pelecehan verbal hanya akan menghasilkan bangsa yang semakin jauh dari adab, kepekaan, dan kepedulian.
