Solo, Fusilatnews.–Rabu (27/3/2024) – Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo, menyatakan keputusannya untuk tetap berada di luar pemerintahan daripada mengisi jabatan menteri dalam era pemerintahan yang akan datang. Respons dari cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, terhadap pernyataan ini pun tidak kalah menarik.
Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran dengan tegas menanyakan siapa yang sebenarnya menawari Ganjar untuk jabatan menteri di pemerintahan selanjutnya. “Yang menawari siapa? Siapa yang menawarkan,” ujar Gibran.
Ganjar sebelumnya sempat menyatakan bahwa tawaran posisi menteri sebaiknya ditujukan kepada partai politik yang berada di koalisi pengusung Prabowo-Gibran untuk menjaga kesetaraan. Namun, apakah pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Ganjar enggan dirangkul oleh pasangan capres-cawapres nomor 02? Gibran mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
“Ya nggak tahu, lha mau nggak orangnya (Pak Ganjar nggak mau dirangkul). Yaudah,” ungkap Gibran.
Lebih lanjut, Gibran menegaskan bahwa ia tidak mengetahui adanya penawaran posisi menteri kepada Ganjar. “Kalau penawarannya saya nggak tahu, setahu saya nggak ada penawaran seperti itu,” tambahnya.
Ganjar sendiri telah menyampaikan terima kasih atas tawaran posisi menteri yang ditujukan kepadanya terkait wacana pembentukan koalisi besar oleh pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, Ganjar memilih untuk tetap berada di luar pemerintahan guna menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan adanya check and balance.
Pernyataan Ganjar itu merupakan tanggapan terhadap rencana Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan akan merangkul semua pasangan calon presiden setelah pengumuman hasil pemilu. Gibran menegaskan bahwa semua paslon memiliki visi misi yang sama untuk memajukan bangsa.
“Ya semua dirangkul, semua punya visi misi untuk memajukan bangsa, ya itu kalau mau dirangkul,” ujar Gibran.
Dengan adanya pernyataan dari kedua kubu, publik menantikan bagaimana dinamika politik akan berlanjut pasca-pemilihan dan bagaimana hasilnya akan memengaruhi komposisi pemerintahan ke depan.
