Dalam sebuah percakapan santai di Beijing, saya pernah melontarkan pertanyaan sederhana kepada seorang profesor yang saya anggap sahabat: “Tell me about China?”
Jawabannya singkat, tapi tegas: “Without communism, China will not be as great right now.” Menurutnya, sistem politik yang keras itulah yang menjadikan Tiongkok bisa berdiri sebagai raksasa dunia hari ini.
Pada kesempatan lain, seorang teman Tiongkok lainnya justru menyinggung peristiwa Tiananmen—sebuah tragedi yang diingat dunia sebagai simbol represi. Namun dengan keyakinan yang sama ia mengatakan: “Tanpa Tiananmen, China tidak akan sehebat sekarang.”
Dua jawaban berbeda, namun keduanya mengandung keyakinan serupa: kemajuan Tiongkok hari ini lahir dari keputusan-keputusan keras, bahkan berdarah, di masa lalu.
Pernyataan mereka membuat saya merenung: apakah benar sebuah bangsa hanya bisa besar dengan menukar kebebasan, bahkan nyawa rakyatnya? Ataukah memang di mata orang Tiongkok sendiri, luka sejarah itu tak terelakkan demi lahirnya kejayaan? Apa yang di luar negeri dianggap tragedi, bagi mereka mungkin justru fondasi kebangkitan.
Dan hari ini, pertanyaan itu kembali relevan. Presiden Prabowo Subianto baru saja berkunjung ke Beijing, menemui para pemimpin Tiongkok yang mewarisi jalan penuh paradoks itu.
Lalu, apa yang sebenarnya Prabowo cari di Beijing?
Apakah ia ingin belajar resep kemajuan ekonomi yang lahir dari disiplin politik besi? Atau sekadar merajut hubungan dagang dan pertahanan dengan raksasa Asia itu? Atau, barangkali, ia sedang menimbang: seberapa jauh Indonesia berani menukar demokrasi dengan stabilitas demi pertumbuhan cepat?
China sudah memilih jalannya—berdarah tapi menjulang. Indonesia kini berdiri di persimpangan, dengan Prabowo sebagai pengambil keputusan. Pertanyaannya tinggal satu: harga apa yang bersedia kita bayar untuk menjadi besar?
