Semua orang sudah maklum. Bukan lagi rahasia, bukan sekadar bisik-bisik di warung kopi. Dari ruang kelas politik hingga obrolan receh di grup WhatsApp RT, general opinion sudah bulat: Wakil Presiden Gibran tidak punya kompetensi apa pun untuk duduk di kursi yang begitu tinggi itu.
Tapi, di negeri ini, logika sering hanya menjadi aksesoris. Maka lahirlah sebuah drama baru: surat penugasan. Bayangkan, sebuah dokumen resmi, ditandatangani dengan tinta negara, lalu dibacakan dengan khidmat oleh juru bicara pemerintah. Isinya? Memberikan mandat pada Gibran untuk menampung, mengatur, bahkan—jangan kaget—memimpin negeri ini, sementara Presiden Prabowo entah sedang di mana.
Apa yang terjadi kemudian sudah bisa ditebak. Publik bergemuruh, bukan karena kagum, melainkan karena geli. Diskursus publik berubah jadi arena bebas, seperti memberi panggung stand up comedy nasional. “Silakan bully lagi,” kata rakyat dalam hati, sambil menyiapkan stok meme baru.
Bayangkan, seorang Wapres yang selama ini dicurigai tidak paham betul tupoksi, kini diminta mendengarkan laporan para menteri senior, kemudian mengambil sikap seolah-olah ia kapten kapal negara. Adegan ini begitu absurd sampai-sampai satire pun kalah oleh kenyataan.
Impeachment? Jangan salah, itu bukan sekadar wacana di pojok oposisi. Sudah muncul usulan, sudah ada bisik-bisik serius di kalangan elite. Karena publik tahu, ini bukan hanya soal individu bernama Gibran. Ini soal akal sehat bangsa: apakah kita mau menyerahkan kemudi negara pada seseorang yang kapasitasnya, bahkan untuk rapat kelurahan sekalipun, masih diragukan?
Maka, jadilah kita penonton setia opera politik ini. Skenario yang ditulis dengan tinta nepotisme, dimainkan dengan dialog seadanya, dan disambut tawa getir rakyat yang sudah terlalu lelah untuk marah.
Karena pada akhirnya, negeri ini memang pandai melahirkan ironi. Dan Gibran, dengan segala ketidakmampuannya, justru menjadi simbol paling jujur dari sebuah sistem yang sudah lama kehilangan rasa malu.
