Jakarta, FusilatNews,- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mengaku tak rela jika Cak Imin menjadi calon wakil presiden (cawapres). Ia berharap Muhaimin Iskandar tetap menjadi calon presiden 2024. Jazilul mengatakan hal itu sesuai dengan mandat muktamar PKB.
“Saya pribadi enggak rela, sebagai Waketum bidang pemenangan, enggak rela lho,” kata Jazilul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip kompas.com Jakarta, Senin (20/6/2022).
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu menuturkan, mandat Muktamar PKB menjadikan Muhaimin sebagai capres, itu yang hingga kini tetap menjadi pegangan PKB agar Muhaimin dapat maju pada Pilpres. “PKB dalam posisi hari ini tetap (mengusung Muhaimin). Ini kan ada masukan tetep mengusung Pak Muhaimin sebagai calon presiden, gitu saja,” ujarnya.
Jazilul mengungkapkan PKB akan mencari partai politik yang mudah menerima usulan Muhaimin sebagai capres. Kendati begitu, jika Muhaimin akhirnya dinilai lebih cocok cawapres, PKB melihat hal itu adalah hasil kompromi antar-partai politik.
Sebelumnya PKB sepakat berkoalisi dengan Partai Gerindra, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut-sebut yang akan diproyeksikan sebagai capres.
“Kalau seandainya menerima wapres, itu hasil kompromi. Itu maksud saya hasil pembicaraan hasil kompromi,” jelasnya.
Namun ia mengatakan tahap penentuan pasangan calon oleh koalisi masih sangat dinamis. Hal tersebut menurutnya masih bisa dikompromikan sejauh tujuannya untuk memenangkan pemilu 2024.
“Masih dinamis itu perkembangannya begitu calon muncul apakah calon-calon ini kemudian berubah? Bisa aja berubah itu biasanya mepet-mepet pemilu,” tuturnya.
Pada Sabtu 18 Juni 2022, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat untuk melakukan koalisi dengan nama Kebangkitan Indonesia Raya dalam menghadapi Pilpres, Pileg dan Pilkada Serentak 2024. Beberapa waktu sebelum pertemuan itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dan Sekretaris Jenderal DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengumumkan koalisi pada 9 Juni lalu, dengan nama koalisi Semut Merah
