Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum KPU Untuk menunda pemilu dan tidak melanjutkan tahapan pemilu tidak serta merta menyalahkan PN Jakarta Pusat karena memerintahkan tahapan pemilu ditunda tapi harus dibebankan kepada KPU dan Bawaslu yang juga punya andil dalam melahirkan putusan kontroversial ini.
Jakarta – Fusilatnews – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2017-2022 Abhan menyatakan kontroversi Partai Prima versus Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak serta-merta terletak pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan tahapan Pemilu 2024 ditunda. Menurut dia, ada andil KPU dan Bawaslu dalam melahirkan kasus ini.
Menurut Abhan kasus ini bermula dari keberatan yang dirasakan Partai Prima dalam proses verifikasi administrasi (vermin) sebagai parpol calon peserta Pemilu 2024. Hasil vermin yang diunggah ke Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) menunjukkan Partai Prima tidak memenuhi syarat alias TMS.
“Ada dua persoalan dalam kontroversi putusan PN Jakpus. Pertama, persoalan ada di penyelenggara Pemilu. Kenapa? Karena kasus ini bermula dari persoalan pendaftaran dan verifikasi parpol,” kata Abhan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa,( 7/3).
Abhan menegaskan Partai Prima sudah mengajukan gugatan ke Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebelum berlabuh ke PN Jakpus. Kala itu, Bawaslu memerintahkan KPU untuk kembali menggelar vermin dalam waktu 1×24 jam.
“Putusannya (Bawaslu) saya kira hanya setengah hati, karena hanya memerintahkan KPU dalam 1×24 jam untuk verifikasi ulang. Ini kan saya kira hal mustahil karena ada sekian ribu data,” ujarnya.
Dia menyebut keputusan Bawaslu ini terkesan setengah hati. Pasalnya, jangka waktu vermin ulang hanya satu hari. Di sisi lain, Abhan turut menyoroti SIPOL yang dinilai tidak siap sehingga merugikan calon parpol peserta Pemilu.
Oleh sebab itu, hasil verifikasi ulang kembali menunjukkan partai yang dipimpin Agus Jabo Priyono ini TMS. Partai Prima akhirnya mengajukan gugatan ke PTUN. Permohonan gugatan Prima ke PTUN berujung penolakan.
“Jadi saya kira persoalan pertama ada di penyelenggara, kedua ada di peradilan. Peradilan dalam hal ini ada PTUN, peradilan di PN Jakpus juga,” kata dia.
Putusan PN Jakarta Pusat bisa tidak dilaksanakan oleh KPU
Kendati demikian, Abhan menyebut putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda tahapan Pemilu 2024 bisa tidak dilaksanakan, karena PN Jakpus tidak punya kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengeta proses Pemilu.
Dia mengatakan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sudah menjelaskan secara eksplisit bahwa mekanisme sengketa diselesaikan melalui Bawaslu atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Toh jika Partai Prima menyatakan gugatan ke PN Jakpus karena KPU melakukan perbuatan melawan hukum alias PMH, maka bolanya tetap di PTUN. Sebab, menurut dia, pihak yang dilaporkan berasal dari lembaga pemerintah.
“Tidak ada kewenangan pengadilan umum dari pengadilan negeri. Itulah menurut saya, dari sisi kewenangan absolutnya sudah salah,” kata Abhan.
Sebelumnya, PN Jakarta Pusat menerima gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU untuk menunda tahapan Pemilu 2024. KPU juga diminta untuk melaksanakan tahapan pemilu dari awal.
“Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan tujuh hari,” seperti dikutip dari salinan putusan, Kamis, 2 Maret 2023.
Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim pada Kamis, 2 Maret 2023. Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah T. Oyong, dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban.
Selain itu, KPU juga diperintahkan untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta kepada pihak penggugat.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu.
Putusan PN Jakarta Pusat itu pun mendapatkan banyak kecaman. Majelis hakim dinilai melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang secara jelas menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Selain itu, PN Jakarta Pusat juga dinilai tak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa pemilu.
KPU menyatakan akan mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang memenangkan Partai Prima tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa tahapan pemilu yang telah berjalan terus berlanjut.
