Terlihat dalamKasus penyanderaan ini Komnas HAM hanya memberikan tanggapannya secara normatif dan terkesan cari aman dengan mengatakan masalah penyanderaan pilot susi Air adalah kewenangan pemerintah, dan Komnas HAM hanya bisa berharap agar kasus itu bisa selesai dengan damai.
Jakarta – Fusilatnews – Dalam kasus penyanderaan pilot Susi Air Philips Mark Marthens tanggapanKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) seperrtinya berada di ‘persimpangan jalan’
Komnas HAM terlihat tak selantang saat menanggapi kerusuhan yang terjadi di Wamena, dalam menghadapi situasi penyanderaan pilot Susi Air terlihat pasif,
Kasus kekerasan di Papua yang terakhir kali dirilis Komnas HAM yaitu kerusuhan di Wamena, yang menewaskan belasan warga sipil di Papua.
Peristiwa kerusuhan terjadi 23 Februari 2023 dan Komnas HAM telah mengambil sikap dan menyampaikan laporannya pada 6 April 2023.
Sedangkan dalam kasus penyanderaan yang terjadi sejak 7 Februari 2023, Komnas HAM seolah lepas tangan.
Lembaga itu tidak memberikan respons tegas terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok pimpinan Kagoya terkait penyanderaan Philips Marthens.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro terkesan pasrah saat awak media menanyakan langkah lembaganya terkait pembebasan pilot Susi Air.
Terlihat dalamKasus penyanderaan ini Komnas HAM hanya memberikan tanggapannya secara normatif dan terkesan cari aman dengan mengatakan masalah penyanderaan pilot susi Air adalah kewenangan pemerintah, dan Komnas HAM hanya bisa berharap agar kasus itu bisa selesai dengan damai.
“Komnas HAM tetap berharap agar kasus penyanderaan ini dapat diselesaikan dengan damai. Kewenangan penanganan kasus penyanderaan ini berada di tangan pemerintah,” kata Atnike, Ahad (2/7/).
Sikap Komnas HAM yang seolah lepas tangan mengundang kritik dari sejumlah pihak, khususnya pegiat HAM.
Sulit berharap pada Komnas HAM dalam kasus ini, Mantan Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik bahkan mengatakan, sulit berharap kepada Komnas HAM untuk menyelesaikan konflik di Papua, termasuk untuk pembebasan pilot Susi Air.
Karena beberapa waktu lalu Komnas HAM membatalkan secara sepihak perjanjian Jeda Kemanusiaan yang pernah dibuat pada 11 November 2022 bersama Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Padahal, perjanjian itu juga didukung oleh Dewan Gereja Papua, Majelis Rakyat Papua dan tokoh-tokoh Papua lainnya.
“Sejak mereka membatalkan sepihak Jeda Kemanusiaan tanpa alasan yang kuat serta tidak ada komunikasi dengan para pihak terutama dengan teman-teman Papua, sulit mengharapkan peran mereka di Papua.
Pembatalan sepihak itu menimbulkan kemarahan pihak yang mendorong Jeda Kemanusiaan di Papua,” kata Taufan.
Padahal, menurut Taufan, independensi dalam kewenangan Komnas HAM bisa memecah kebuntuan komunikasi antara tuntutan pihak penyandera dalam hal ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dengan pemerintah.
Apalagi, ada tawaran dari pihak TPNPB kelompok Egianus Kogoya agar Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua bisa menjadi negosiator penyanderaan itu.
“Termasuk untuk negosiasi kasus Philip, kelompok Egianus meminta keterlibatan Kepala Perwakilan Papua utk membantu.
Harapan saya kalau Komnas HAM RI mau diterima baik di Papua, maka sebaiknya berikan dukungan penuh kepada Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua,” imbuh dia.
Diminta tak lepas tangan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menegaskan agar Komnas HAM tak lepas tangan dengan kasus penyanderaan pilot Susi Air.
Terlebih sudah ada permintaan dari TPNPB-OPM kelompok Egianus Kogoya agar Komnas HAM bisa menjadi negosiator seperti yang disampaikan Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey.
“Yang pasti Komnas HAM tidak boleh lepas tangan karena secara kelembagaan, Komnas HAM harus mengambil sikap yang koheren antara keputusan di tingkat pusat dan keputusan di tingkat Kantor Perwakilan,” kata Usman.
