Jakarta, Fusilatnews – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengusulkan agar keluarga inti Presiden dilarang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme pemilu. Nah, lho!
Lewat akun Twitter-nya, pernyataan itu disampaikan Mardani merespons kabar ketertarikan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep untuk terjun ke politik. Menurut Mardani, wacana larangan keluarga inti Presiden menduduki jabatan publik lewat mekanisme pemilihan umum perlu agar sistem berjalan adil bagi semua orang.
“Bagus dibuat aturan, keluarga inti Presiden dilarang dicalonkan untuk jabatan publik yang menggunakan mekanisme pemilihan publik. Baik agar sistem berjalan dan adil bagi semua orang,” ucap Mardani, Rabu (25/1), dikutip dari CNNIndonesia.com.
Dia memahami bahwa semua orang memiliki hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Dia juga memuji keputusan anak muda yang berani terjun ke politik. Menurut dia, keberadaan pemuda baik buat dunia politik.
Namun begitu, Mardani berharap agar asas keadilan tetap diterapkan. Sebab menurutnya, seorang anak Presiden tetap memiliki hak istimewa atau privilege jika terjun dalam politik. “Walau bagaimanapun mesti diterapkan asas keadilan. Seorang anak Presiden punya privilege yang tidak dimiliki pemuda lain,” katanya.
Wali Kota Surakarta sekaligus putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming sebelumnya mengungkapkan keinginan sang adik, Kaesang Pangarep, untuk terjun ke dunia politik.
Keinginan itu menurut Gibran bahkan disampaikan Kaesang sendiri di depan dirinya dan ayahnya, Jokowi saat pulang ke Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Namun, Gibran belum mengetahui apakah adiknya bakal maju dalam kontestasi Pemilu 2024. “Yang kami bicarakan di meja makan itu Kaesang. Saya juga kaget, dia secara terbuka menyampaikan ke kami ada ketertarikan di politik,” kata Gibran, Selasa (24/1). (F-2)
