Jakarta, Fusilatnews.com – Untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menjelaskan bahwa usulan penghapusan daya listrik 450 VA imerupakan hasil pembahasan agenda besar peralihan energi
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (19/9/2022). mengatakan kepada para wartawan “Kita harus keluar dari jebakan minyak bumi karena saat ini kita memiliki produksi listrik dalam negeri yang sangat besar, yang sanggup menopang kebutuhan energi kita. Inilah yang menjadi latarbelakang agar kita segera beralih energi dari minyak bumi ke listrik,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (19/9/2022).Ketua Banggar menyarankan penghapusan daya listrik 450 VA sebagai gantinya daya listrik terkecil menjadi 900 VA, yang masih diberikan subsidi. bagi 9,55 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kemungkinan dikecualikan karena masuk kategori kemiskinan parah dnegan penghasilan kurang dari 1.9 dolar AS per hari.
“Terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya dinaikkan dayanya ke 900 VA, karena untuk makan saja mereka susah,” kata Said.
Sementara itu, lanjutnya, terdapat 14,75 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang tidak terdata dalam DTKS, sehingga perlu diverifikasi faktual untuk memilah mana yang dialihkan ke 900 VA dan yang tidak.
Sedangkan 8,4 juta pelanggan listrik berdaya 900 VA terdata dalam DTKS dan 24,4 juta tak terdata dalam DTKS, diperlukan verifikasi faktual agar rumah tangga yang masuk golongan keluarga miskin bisa dicatat dalam DTKS dan tetap mendapat subsidi daya listrik 900 VA, sedangkan yang mampu didorong untuk masuk ke 1.300 VA.
Said berharap BPS, Kementerian Sosial, PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) (Persero), dan pemerintah daerah (pemda) harus bersinergi untuk membaharui dan mengintegrasi data. BPS juga diharapkan melakukan percepatan registrasi sosial. Langkah bersama ini sangat penting agar akurasi program bansos sebagai kekuatan absorber makin akurat.
mengenai upaya peralihan energi tentu tidak hanya pada sektor rumah tangga, sehingga sektor transportasi yang menyerap 46 persen dari total konsumsi energi nasional juga harus bergerak bersama menuju berpenggerak listrik. Begitu pula dengan sektor industri yang menyerap 31 persen konsumsi energi nasional.
Ketua Banggar DPR mendukung usulan kebijakan Presiden Joko Widodo tentang penggunaan kendaraan dinas pemerintah menggunakan listrik. Untuk transformasi energi diharapkan mengubah beban subsidi dari oil heavy ke electric heavy, agar subsidi Solar, Pertalite, dan LPG 3 kilogram dengan konsumsi masing-masing 95 persen (1,69 juta kiloliter), 80 persen (15,89 juta kiloliter), serta 68 persen, dinikmati rumah tangga mampu bisa dialihkan agar lebih efisien dan tepat sasaran
.”Anggarannya dapat dialokasikan kepada rumah tangga miskin mengakses energi listrik untuk kebutuhan sehari hari, sementara LPG 3 kilogram dapat dikhususkan untuk pedagang keliling serta pelaku usaha mikro dan kecil,” kata Said
